tigasisinews.id, JAKARTA | Gerakan Pendukung Reformasi Polri dan Peduli Masyarakat GPRPPM mendesak Kapolda Sumatera Barat menutup rapat pintu masuk narkotika melalui jalur perairan. Desakan disampaikan Pengurus Pusat GPRPPM, Jakarta, pada Minggu (15/6/2026).
GPRPPM menilai wilayah laut Sumbar kini rawan jadi jalur penyelundupan narkoba jaringan internasional dan antarpulau. Banyaknya pulau kecil dan pelabuhan tikus dinilai jadi celah yang dimanfaatkan bandar narkotika.
“Reformasi Polri bukan hanya benahi internal. Tapi sejauh mana polisi mampu lindungi masyarakat dari ancaman nyata seperti narkoba. Perairan Sumbar yang luas jadi ruang kosong bagi mafia narkoba,” tegas Ketua Penggerak GPRPPM.
GPRPPM meminta Kapolda Sumbar tidak berhenti pada operasi reaktif. Kapolda diminta memimpin langsung pemetaan titik lemah sepanjang pantai barat Sumatra.
Langkah konkret yang didorong: perkuat armada Polairud, optimalkan intelijen laut, dan bangun sinergi taktis dengan TNI AL, Bea Cukai, serta BNN. GPRPPM menegaskan kehadiran negara di laut harus dirasakan pelaku kejahatan.
Untuk jangka pendek, GPRPPM mendorong pembentukan Satgas Khusus Pengamanan Pesisir. Satgas ini melibatkan nelayan lokal sebagai mata dan telinga kepolisian di lapangan.
GPRPPM menawarkan 3 solusi strategis. Pertama, bangun posko mini terpadu di pulau terluar dan pesisir rawan. Kedua, gunakan teknologi radar kelautan modern untuk deteksi kapal mencurigakan pada malam hari. Ketiga, bentuk jaringan intelijen berbasis masyarakat pesisir agar laporan darurat cepat masuk ke aparat.
GPRPPM menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menagih komitmen Kapolda Sumbar membersihkan wilayah hukum dari cengkeraman mafia narkotika.
“Ini bukti nyata reformasi struktural dan moral di tubuh Polri. Kami ingin Polri yang presisi, dicintai, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Ketua Penggerak GPRPPM.
Reporter : Hegi
Editor : Red
