MEDAN,tigasisinews.id -Bupati Dairi, Vickner Sinaga menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepastian batas wilayah Kabupaten Dairi dengan menghadiri rapat koordinasi pembahasan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial 908/Gajah Dompak bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Medan, Selasa (31/03/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara iniRapat ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si. dan turut dihadiri oleh Bupati Pak Pak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor serta sejumlah unsur Forkopimda, dan instansi terkait lainnya dari kedua kabupaten.
Pertemuan tersebut membahas secara serius penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat yang selama ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Sebagaimana kita ketahui, usulan lokasi pembangunan batalyon yang diajukan oleh Kabupaten Dairi, secara administratif berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga diperlukan kejelasan titik koordinat, aspek perizinan kawasan hutan, serta sinkronisasi administrasi antarwilayah.
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa poin strategis yang dituangkan dalam berita acara. Salah satu poin utama adalah rencana Pemprovsu untuk mengusulkan revisi penyebutan wilayah pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2025. Usulan ini akan disampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu guna memastikan kejelasan administratif terhadap penggunaan kawasan hutan seluas kurang lebih 50,52 Ha, yang sebelumnya tercatat berada di wilayah Kabupaten Dairi.
Bupati Dairi menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
“Penegasan batas wilayah ini menjadi langkah penting agar tidak ada lagi keraguan dalam proses pembangunan ke depan. Kepastian ini akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas daerah dan dukungan Pemerintah Provinsi, diharapkan persoalan batas wilayah ini dapat segera diselesaikan secara tuntas dan menjadi dasar kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi.
Turut hadir Dandim 0206/Dairi Letkol Czi. Nanang Sujarwanto, Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, Kepala Kantor Pertanahan Dairi Daud Wijaya Sitorus, Kabag Tata Pemerintahan, Angelius Henry Sigalingging, Kabag Hukum Arjun Nainggolan.
Reporter;Uba
Editor : Dams
