tigasisinews.id, SIANTAR – Situasi terminal bayangan yang semakin marak di inti kota Pematang Siantar telah memicu keresahan di kalangan Masyarakat.
Hal itu mendorong Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (SAPMA IPK) Pematang Siantar untuk mengambil sikap tegas terhadap masalah yang sudah berlarut – larut tersebut.
Mereka mengatakan akan segera melakukan evaluasi dan mendesak Pemerintah Kota, Dinas Perhubungan, serta Dinas Tata Ruang dan Perumahan untuk bertindak tegas dalam menertibkan operasi bus – bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di terminal bayangan.
SAPMA IPK juga mengingatkan pentingnya memastikan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya.
Sekretaris SAPMA IPK Pematang Dibayar, Putra Agustinus Pasaribu mengatakan permasalahan terminal siluman ini sudah sangat serius dan memerlukan penanganan segera dari pihak berwenang.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, pelayanan pengangkutan penumpang harus dilakukan di terminal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun faktanya, banyak penyedia jasa angkutan AKAP dan AKDP yang beroperasi di terminal siluman, yang jelas melanggar ketentuan ini,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.
Putra Pasaribu juga menyoroti dampak buruk dari beroperasinya terminal siluman di kawasan inti kota, terutama di sekitar Pusat Perbelanjaan Ramayana, STT HKBP, dan Taman Pahlawan.
“Terminal siluman ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik jalan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya tindakan tegas dari pemerintah kota, yang menimbulkan spekulasi adanya dugaan permainan kotor antara instansi yang berwenang,” tambahnya.
SAPMA IPK memandang, dengan adanya tindakan nyata dari pemerintah kota, kenyamanan dan kesejahteraan warga Pematang Siantar dapat terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota dapat dipulihkan. Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp39 miliar, seharusnya mampu mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang ada, namun keberadaan terminal siluman ini justru mengurangi efektivitasnya.
Ketua SAPMA IPK Pematang Siantar, Rio Tambunan, juga memberikan pernyataan keras. Keada awak media, Rio menyatakan bahwa SAPMA IPK akan segera menyuarakan permasalahan ini dengan lebih lantang.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk bertindak tegas, dan kami mengajak seluruh masyarakat Pematang Siantar untuk berpartisipasi aktif dalam menyuarakan keresahan ini. Ini adalah masalah kita bersama, dan jika tidak ditangani dengan serius, akan merusak kenyamanan dan keamanan kota kita,” tegasnya.
SAPMA IPK Pematang Siantar berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota sejalan dengan kebutuhan serta harapan Masyarakat.
Reporter: Hendra Ginting
Editor: Iwan
