
tigasisinews.id, DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dari tingkat keluarga hingga fasilitas kesehatan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit terkait pencegahan serta penanganan penyebab utama AKI dan AKB di Kabupaten Dairi, Selasa (20/10/2026), di Hotel Beristera Sidikalang.
Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, yang diwakili Staf Ahli PKK, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, mengatakan bahwa upaya menyelamatkan ibu dan bayi tidak cukup hanya mengandalkan tenaga medis, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Pencegahan kematian ibu dan bayi harus dimulai dari hulu, yaitu dari dalam rumah dan tingkat keluarga. Di sinilah peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Puskesmas dan Rumah Sakit berperan sebagai garda terdepan pelayanan medis, sementara kader PKK, Dasa Wisma, dan Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendeteksi risiko sejak dini.
Karena itu, sinergi perlu diperkuat melalui pendataan dan pemantauan ibu hamil, edukasi keluarga agar tidak terlambat mengenali tanda bahaya maupun mengakses layanan kesehatan, serta pengawalan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui pemanfaatan Buku KIA dan optimalisasi Posyandu. Langkah ini penting untuk mencegah komplikasi kehamilan, kematian bayi, dan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, dr. Henry Manik, menjelaskan bahwa penyebab kematian ibu dan bayi tidak hanya berkaitan dengan penanganan medis, tetapi juga dipengaruhi persoalan gizi, keterlambatan rujukan, minimnya edukasi kesehatan bagi calon pengantin, serta kendala administrasi dan pembiayaan kesehatan.
“Penurunan AKI dan AKB tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan intervensi di ruang bersalin. Kita harus berkolaborasi penuh, mulai dari penguatan anggaran, penggerakan masyarakat di desa, edukasi calon pengantin dan remaja putri, hingga kemudahan jaminan dan pembiayaan kesehatan,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Dairi mendorong integrasi peran tenaga kesehatan, TP PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap ibu hamil terpantau dengan baik serta memperoleh pelayanan tepat waktu, sehingga keselamatan ibu dan bayi semakin terjamin.
Reporter: Uba
Editor : Dams












Komentar