tigasisinews.id, DAIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalaui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Tahun Anggaran 2026. Pemkab menegaskan, tidak ada kenaikan besaran TPP yang diterima masing-masing PNS. Penambahan anggaran dilakukan untuk memenuhi pembayaran pada bulan yang sebelumnya belum terakomodasi dalam penganggaran.
Kepala BKAD Dairi, Rahmat Syah Munthe, Minggu (13/9/2026) sebagaimana dikutip dari laman media sosial Pemkab Dairi menjelaskan, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional berdampak pada penataan kembali belanja daerah. Pada penganggaran awal 2026, Pemkab Dairi baru mampu mengalokasikan sekitar Rp27 miliar untuk tujuh bulan pembayaran TPP bagi 3.479 PNS.
Untuk memenuhi kekurangan alokasi tersebut, Pemkab Dairi memperoleh tambahan transfer pusat dalam dua tahap. Pertama, sekitar Rp 120,3 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang sebagian besar diarahkan untuk penanganan kebencanaan dan pembenahan infrastruktur.
Kedua, tambahan sebesar Rp.9.891.658.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Menurut BKAD, tambahan transfer kedua inilah yang digunakan untuk membantu memenuhi kekurangan anggaran TPP.
Pemkab Dairi menegaskan bahwa penambahan total anggaran TPP tidak berarti kenaikan TPP per pegawai, melainkan untuk memastikan pembayaran sesuai ketentuan dan jumlah bulan yang dibutuhkan.
Pemkab juga memahami perhatian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi kebutuhan penting bagi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian. Di sisi lain, pemenuhan TPP diarahkan untuk mendukung kinerja aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Dairi berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dengan membedakan antara besaran TPP per PNS, jumlah bulan pembayaran, dan total alokasi anggaran TPP. Pemerintah juga mengapresiasi peran media dan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta mengawal pembangunan daerah.
Reporter : Uba
Editor : Dams
Komentar