DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mengaku tetap konsisten untuk membantu warga terkait sengketa lahan dengan PT. Gruti, hanya saja sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan.
Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu duduk bersama dengan para perwakilan warga dari dua Kecamatan yang tergabung dalam Kelompok Petani Marhaen.
Dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi siap membantu persoalan yang dihadapi warganya sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki.
“Kita terima semua aspirasi dari masyarakat, namun kami dalam menjalankan tugas diatur oleh ketentuan dan Undang-Undang. Terlebih menyangkut bidang kehutanan Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan yang terbatas, karena merupakan ranah Provinsi dan juga Pusat, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak namun harus menghargai pimpinan kita dalam hal ini Gubsu dan Presiden.” ujar Bupati Eddy Berutu.
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk membantu masyarakat yang dihadapkan dengan persoalan sengketa lahan. Seperti pembentukan tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di Kawasan Hutan dalam rangka Pengusulan Pelepasan Hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Kabupaten Dairi.
Kemudian, melakukan surat menyurat dalam rangka permohonan usul tanah TORA Kabupaten Dairi, dengan berbagai instansi terkait baik di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi dan pihak BPN sumut dan instansi-instansi terkait.
Pemkab Dairi juga terlibat dalam melakukan sosialisasi TORA oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, untuk ikut melakukan pengumpulan data, penyerahan format usulan dan peta indikatif.
“Kita sudah melakukan beberapa kegiatan pengusulan pelepasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Saya ingin katakan marilah kita terus bersama untuk menyukseskan keinginan warga dan ingatlah Pemerintah tidak akan menyusahkan rakyatnya namun mari kita tetap ikuti peraturan supaya hal ini cepat selesai,” jelasnya.
Selanjutnya, perwakilan Kelompok Petani Marhaen, Nurdin Simbolon, Rosaman Limbong dan Pangihutan Sijabat, Parasian Nadeak terlihat puas atas jawaban dari Bupati Dairi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.
Dimana Pemerintah Dairi ternyata memberikan perhatian dengan persoalan yang dihadapi warga sebagaimana yang dituntut oleh pendemo untuk melakukan penciutan lahan yang dimaksud.
Selain perwakilan warga, hadir juga Ketua PBHI Sumatera Utara Zulkifli, Sekretaris PBHI-Sumut Arnot Hutasoit, dan Bendahara PBHI-Sumut Irfan Nadeak.
Pertemuan ini digelar untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi warga di dua Kecamatan tersebut serta membahas beberapa poin penting yang bertujuan untuk mencarikan solusi persoalan warga.(ts-3)
