tigasisinews.id, DAIRI – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari beberapa kecamatan di Kabupaten Dairi, menggelar aksi damai ke Kantor Bupati Dairi, Rabu (29/11/2023). Aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah BPD melakukan aksi serupa pada Senin (7/8/2023) lalu.
Masih sama dengan tuntutan sebelumnya, para BPD mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya perihal tunjangan kinerja dan operasional BPD, Sinergitas BPD dan Pemerintah Desa lebih ditingkatkan, dan keterbukaan informasi terkait anggaran dana desa dan anggaran desa lainnya di desa.
Aksi ini pun diterima langsung Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu di Ruang Rapat Bupati.
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi tersebut Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Dairi tidak diam. Selalu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tengah berbagai keterbatasan.
“Saya sudah perintahkan jajaran saya untuk meningkatkan anggaran mengacu pada ketentuan aturan peraturan yang ada. Namun perlu dicatat jumlah anggota BPD di tiap desa itu kan berbeda-beda, sehingga anggaran yang adapun berbeda-beda. Itu harus dimaklumi bersama,” kata Eddy Berutu.
Terkait masukan untuk memperkuat sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa, Bupati sangat mendukung.
Bahkan disebutkan dialog seperti ini sungguh menarik karena dilakukan dengan terbuka dan inilah cara yang baik bertatap muka mencari solusi.
Bupati yang didampingi Asisten Pemerintahan Jhony Hutasoi, Kadis Pemdes Simon Toni Malau dan jajarannya menyampaikan bahwa soal keterbukaan informasi (hard copy anggaran), Bupati menyampaikan akan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kepada BPD, saya sarankan kuatkan diri untuk meminta itu (hard copy) sebagai bagian dari tugas Anda sebagai dewan perwakilan rakyat di desa. Kami akan membantu. Untuk menyempurnakan tuntutan bapak ibu saya serahkan kepada jajaran terkait untuk ditindaklanjuti,” tegasnya lagi.
Bupati mengingatkan bahwa membuat aturan peraturan itu langsung baik tidaklah mudah, selalu ada riak-riak dan respons baik negatif atau positif.
Yang pasti soal tuntutan kesejahteraan, kami mendukung untuk ditingkatkan, dengan meningkatkan peran aktif bapak ibu dalam tugas.
“Saya menerima aspirasi ini dan saya minta kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti permintaan bapak ibu agar dimasukkkan di anggaran 2024,” ujar Bupati.
Yang perlu diingat, kata Bupati, bahwa setiap jabatan punya kewenangan, namun semua kewenangan itu juga punya batasan, itu diatur agar semua program berjalan teratur.
“Hal lain yang membatasi kewenangan kami adalah keterbatasan anggaran. Banyak hal penyebabnya, dan anggaran itu harus berbasis prioritas dan itulah yang kita gunakan sebagai pedoman dalam pengganggaran di tahun 2024,” ujarnya mengakhiri.
Sebelumnya Adipar Samosir koordinator aksi didampingi A.Pakpahan meminta perhatian Pemkab Dairi dalam persoalan kesejahteraan dan tunjangan operasional.
Selain itu massa juga meminta keterbukaan informasi dari kepala desa terkait hard copy RPJMDes, RAPBDdes, APBDes, Perdes.
Selain itu BPD juga ingin membangun kembali sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa dan peningkatan peran BPD dalam pembangunan desa
reporter : Iwan
editor : Ndoss
