DAIRI – Kondisi ekonomi yang terjadi pada masa Pandemi covid-19, bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah merupakan salah satu penyambung nafas orang banyak yang terkena dampak. Khususnya di desa Karing, Kecamatan Berampu kabupaten Dairi, bantuan yang disalurkan baik itu dari pusat dan Pemerintah provinsi Sumatera Utara (pemprovsu) sendiri menuai kritikan masyarakat, tidak tepat sasaran, dimana banyak yang tidak terbantu.
Seperti dikatakan oleh Ojak Togatorop warga desa Karing yang kondisi ekonominya memprihatinkan namun tidak pernah mendapat bantuan PKH, BPNT, BST ataupun BLT.
“Kami baru dapat bantuan sembako dari Pemprovsu yang dibagi pada minggu lalu” kata Ojak saat ditemuai ditemui di kediamannya, Senin( 07/06/2020).
Ojak menjelaskan, waktu masa pemerintahan kepala desa sebelumnya, sebenarnya pernah mendapatkan bantuan.
“Saya pernah mendapat bantuan berupa uang, tapi itu dulu waktu kepala desa sebelumnya. Setelah pergantian kepala desa dengan yang sekarang, saya tidak pernah mendapatkan lagi”, keluh Ojak.
“Coba lah lihat keadaan kami.Kondisi Rumah pun bisa lah dilihat sendiri, padahal banyak juga warga lain yang sudah mendapat satu bantuan, mendapat bantuan lain yang ekonominya lebih baik dari saya” , kata Ojak yang berprofesi sebagai pengemudi becak itu.
“Tolonglah perhatikan keadaan kami,”,mohon Ojak.
Sementara itu kepala desa Karing, Lisma Berampu saat hendak dikonfirmasi di kantornya tidak berada ditempat. Menurut informasi dari pegawai kantor desa, mengatakan kepala desa sedang sakit.
Sekretaris desa Lino Lingga yang juga saat itu berada di kantor, dan hendak dikonfirmasi tiba-tiba meninggalkan ruangan sembari menggerutu.
” Dokken mi kalak i Cioh le aku” (red:bilang sama mereka aku kencing dulu),” ucap sekdes Lino Lingga.
Perlu diketahui, Besar-nya anggaran bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat yang terimbas pandemi sebenarnya cukup memadai, ditambah dengan bantuan dari pusat skala nasional menyediakan empat jenis bantuan sosial reguler, namun tidak semua bantuan tepat sasaran.
Kasus Ojak Togatorop bukanlah kasus pertama, banyak bantuan dari pemerintah justru tidak dinikmati oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Lalu bagaimana sebenarnya sistem pendataan warga hingga penyaluran bantuan menuai banyak masalah?(Tim)
