PAKPAK BHARAT – Pemerintah desa Kuta babo diduga lakukan pungutan liar (pungli) untuk bedah rumah.
Hal itu terungkap saat Reses III tim C dapem II kali ini dihadiri oleh dewan pimpinan daerah (DPRD)kabupaten Pakpak Bharat,Togatorop sinamo(Fraksi PDI perjuangan ) Ronal lubis (Demokrat), Ramses Tumangger (P.Demokrat), Marido Padang (Partai PKB), Camat Tinada Mesra Sinamo, Serta jajaran dari kecamatan Tinada, serta undangan dari kecamatan lainya, Jumat (20/11/2020)
Dalam acara tersebut juga dihadiri utusan dari tokoh masyarakat setempat menyampaikan usulan dari beberapa aspek, diantaranya pemeliharaan sumber air yang sangat sulit didapat oleh masyarakat sekitar serta pembangunan insfratruktur jalan yang kondisinya sudah memperihatinkan.
Masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Kuta babo LP mengatakan,pemerintah desa saat ini bapak Tidak pro terhadap rakyat, hal ini terlihat bahwa usulan pembangunan dan pemeliharaan kegiatan yang sudah berjalan dibiarkan tanpa terawat,masyarakat menilai pemerintah desa tidak peka dan pro rakyat.
Bukan hanya itu,dalam usulan bedah rumah tahun 2020 saat ini diduga dipungut biaya sebesar Rp. 500.000/kepala keluarga yang ingin mendapat bedah rumah tersebut, padahal dalam pembangunan rumah tersebut adalah usulan tahun 2018 silam, bukan program pejabat desa saat ini.
Mereka berharap,dalam pembangunan bedah rumah berjumlah 26 unit tersebut dibebaskan dari segala bentuk pengutipan agar masyarakat kecil yang berhak mendapatkan bedah rumah tidak terbebani untuk mendapatkan program bedah rumah tersebut.serta meminta penegak hukum setempat mengusut oknum yang melakukan dugaan pungli tersebut.(HM)
