tigasisinews.id, SIANTAR | Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar, di bawah kepemimpinan Wali Kota, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn.
Survei ini dilakukan dengan metodologi ilmiah menggunakan teknik multistage random sampling. Dilaksanakan pada periode Januari hingga Februari 2026, melibatkan 435 responden yang tersebar dari 53 kelurahan di Siantar, menggunakan metode wawancara langsung (face to face interview) dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±4,7 persen.
Direktur Eksekutif LSIN, Dr. Bismar Sibuea, M.Pd, menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wesly Silalahi berada pada angka yang sangat rendah, yakni hanya 9 persen.
“Berdasarkan temuan survei kami, hanya sekitar 9 persen masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja wali kota saat ini. Sementara mayoritas masyarakat, yaitu sekitar 86 persen responden, menyatakan kurang puas bahkan tidak puas terhadap kinerja pemerintahu kota,” ujar Dr. Bismar Sibuea, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara ekspektasi masyarakat dengan realisasi kinerja pemerintahan kota saat ini.
Lebih lanjutnya, dalam survei tersebut, LSIN juga mengukur persepsi masyarakat terhadap implementasi visi pembangunan yang diusung pasangan Wesly Silalahi – Herlina, “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif & Selaras”.
” Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai visi tersebut belum menunjukkan dampak nyata,” cetus Bismar.
Dirincikannya, sebanyak 51% responden menyatakan visi pembangunan belum terlihat dampaknya, 17% menyatakan tidak terlaksana, 19% menilai baru mulai terlaksana dan hanya 8% yang menilai sudah berjalan baik.
“Artinya, secara umum masyarakat belum merasakan secara langsung implementasi dari visi pembangunan yang dijanjikan dalam kampanye sebelumnya,” jelas Dr. Bismar.
Terkhusus Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Keluhan Utama. Survei LSIN juga memotret berbagai persoalan utama yang dirasakan masyarakat di Kota Pematangsiantar saat ini.
Beberapa masalah yang paling banyak disebutkan responden antara lain:
1. Infrastruktur jalan – 27%
2. Ekonomi dan lapangan kerja – 21%
3. Pengelolaan sampah – 18%
4. Pelayanan publik – 16%
5. Fasilitas kesehatan – 11%
Temuan itu menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal oleh pemerintah kota.
“Isu infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan masih menjadi keluhan dominan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya langkah yang lebih konkret dan cepat dari pemerintah kota,” katanya.
Selanjutnya soal program pendidikan dinilai belum menunjukkan perkembangan. Salah satu misi utama pemerintah kota adalah menjadikan Pematangsiantar sebagai kota pendidikan, termasuk rencana menghadirkan universitas negeri di Pematangsiantar.
Namun hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai program tersebut belum terlihat perkembangannya. Sebanyak 59% responden menyatakan program pendidikan belum terlihat, 18% menilai sedang berjalan dan 6% menilai sudah terwujud.
“Harapan masyarakat terhadap sektor pendidikan sebenarnya sangat besar. Namun dari sisi persepsi publik, masyarakat belum melihat perkembangan signifikan terhadap program tersebut,” jelas Dr. Bismar.
Kemudian terkait pelayanan publik dinilai masih perlu perbaikan. Dalam aspek pelayanan publik, masyarakat juga memberikan penilaian yang relatif rendah terhadap kinerja pemerintah kota.
Hasil survei menunjukkan, sebanyak 37% menilai pelayanan publik kurang baik, 19% menilai buruk dan hanya 11% yang menilai baik.
Selain itu, beberapa keluhan masyarakat lainnya juga terkait birokrasi yang lambat, pelayanan administrasi yang kurang responsif dan pemanfaatan teknologi pelayanan yang belum optimal.
Atas itu, masyarakat tetap berharap penuh akan adanya perubahan menuju kemajuan kota Siantar.
Meski tingkat kepuasan publik tergolong rendah, LSIN menilai bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap perbaikan kinerja pemerintah kota.
“Temuan survei ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dr. Bismar Sibuea.
Bismar menegaskan bahwa survei ini dilakukan secara independen untuk memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Reporter : Hegi
Editor : Red
