DAIRI – Proses penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di desa Sihorbo, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, menuai protes warga.
Apa sebab?, penentuan keluarga penerima BLT DD di desa mereka tidak adil. Ada aroma kolusi dan nepotisme.
Sedianya dari Rp 750 juta lebih DD Sihorbo tahun 2020, hanya ada 34 keluarga terpilih sebagai penerima BLT DD senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Padahal, ketentuan perundang-undangan membolehkan 25% dan maksimal 30 % DD dialokasikan dapat dipergunakan untuk BLT DD.
Tim Tigasisi.id yang mencoba menelusuri hal tersebut memperoleh informasi bahwasanya
, penentuan ke-34 KK penruma BLT DD tersebut dilakukan diam-diam, tanpa melalui musyawarah desa.
“Memang luar biasa kades kami ini. Semaunya saja menentukan nama penerima, siapa yang dia sukai itulah yang dimasukkan ke data penerima BLT DD. Padahal, DD kami masih memungkinkan untuk menampung lebih banyak lagi (keluarga penerima BLT),” ucap Aritonang, salah satu warga yang ditemui Tigasisi di perladangan di Desa Sihorbo, Senin (01/06/2020) sore.
Bersama dengan warga tersebut, Ketua BPD Desa Sihorbo, Saima Sihite juga menuturkan, peristiwa berawal saat Desa Sihorbo menggelar musyawarah desa khusus (Musdesus) pada bulan Mei 2020 lalu. Dalam rapat ditetapkan 107 keluarga penerima BLT DD. Namun belakangan, data calon penerima BLT DD tersebut mengalami perubahan, dengan alasan data penerima BLT DD tersebut juga merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos.
“Dari 107 penerima BLT DD, 73 diantarnya adalah penerima BST kemensos.Akibatnya ke -73 orang tersebut dikeluarkan dari data dan kami ganti dengan yang lain”kata Saima.
“Setelah perubahan data, jumlah penerima BLT yang diusulkan tetap 107,” tambah Saima Sihite.
Namun, pada Kamis tanggal 28 Mei 2020, nama penerima BLT yang diumumkan hanya ada 34 orang.
“Ke -34 data tersebut itu merupakan data yg sudah ada pada usulan awal, jauh sebelum data 107 calon penerima BLT DD mengalami perombakan”,ujar Saima.
Saima menjelaskan, BPD desa Sihorbo sudah pernah mempertanyakan hal itu kepada Pemerintah Desa Sihorbo. Pihaknya mengaku heran , ada tanda tangan Ketua BPD Desa Sihorbo berstempel pada berita acara rapat terkait 34 nama penerima BLT DD.
Kuat dugaan, oknum di Pemerintahan Desa Sihorbo memalsukan tanda tangan Ketua BPD Desa Sihorbo.
“Ya, Hari Minggu kemarin, kami rapat. Sekdes juga hadir saat itu. Saat ditanya, Sekdes menunjukkan berita acara data ke 34 nama penerima BLT tersebut, lengkap dengan tanda tangan Ketua BPD berstempel yang notabene tidak pernah mengikuti rapat tersebut”kata Saima.
“Kami heran. Saya selaku Ketua BPD tidak pernah hadir ke rapat itu apalagi ikut serta menandatangani Acara, stempel pun belum ada sama kami,” tegas Sihite.
Ditambahkan, BPD senantiass terus mengupayakan ke-107 keluarga yang diusulkan tersebut menerima BLT DD.
“Ya,kita tunggulah, tadi Kades telepon saya, kabarnya, kami besok, Selasa (02/06/2020) diundang rapat dengan pemerintah desa, membahas masalah ini,” pungkas Sihite.
Bersamaan dengan itu Tigasisi.id telah mencoba menemui Kades Sihorbo, Mukhtar Purba.Namun Sayang, gagal.
Kades yang dicari keberadaanya tidak ada di rumah termasuk di kantornya.Dicoba dihubungi lewat telepon juga tidak masuk.
Tidak mau ketinggalan informasi,Tigasisi.id menciba menghubungi Landong Napitu, selaku Camat Siempat Nempu.
Landong Napitu mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Pemerintah Desa Sihorbo untuk kembali menggelar musdesus, Selasa (02/06/2020).
“Ya, Saya sudah mendengar permasalahan itu. Saat penyaluran BLT DD kepada 34 warga Desa Sihorbo belum lama inipun saya hadir”,katanya.
“Intinya, warga merasa keberatan, banyak warga yang tidak mendapat BLT DD, namun kondisi layak menerima. Makanya, besok kami rencana gelar musdesus untuk membahasnya,” tambah Landong.
Kata Landong, Menurut ketentuan, desa dengan DD di bawah Rp800 juta, boleh menggunakan 25% DDnya untuk BLT DD.
“Dengan kondisi saat ini masih sangat dimungkinkan ada penambahan.(Dams/tgs)
