Pembagian Sembako Pemprovsu di Desa Karing Menuai Protes Warga | TIGASISI

DAIRI – Pembagian sembako sebagai salah satu bentuk bantuan sosial atas dampak Covid-19  yang dikawatirkan menimbulkan potensi konflik di masyarakat kini terjadi.

Seperti halnya pembagian sembako bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Kamis (04/06/2020) juga berpotensi konflik akibat data yang tidak valid dan adanya penerima rangkap.

Menanti boru Siburian salah satu warga desa Karing mengaku kebanyakan bantuan pencegahan penaganan covid 19 tidak tepat sasaran.

“Semua, Kebanyakan bantuan itu tidak tepat sasaran. Ada orang kaya yang mendapat bantuan, sementara ada orang tua yang baru bisa makan bila diberikan oleh anaknya justru gak dapat bantuan apa-apa.Masak kemarin-kemarin sudah dapat bantuan PKH, sekarang dapat lagi, dimana nuraninya”, kata Menanti.

“Ada juga suami istri yang sebelumnya sudah memperoleh bantuan, namun pada pembagian sembako ini juga terdaftar sebagai penerima”,tambahnya.

Menanti menegaskan, bahwa soal bantuan Covid 19, dirinya juga wajar mendapatkan bantuan dampak covid 19.

“Saya sebenarnya wajar sebagai penerima bantuan, tapi saya tak berkeberatan tidak mendapatkannya.Siapapun yang dapat bantuan gak masalah asal memang tepat sasaran” tegas Menanti dan diamini oleh beberapa warga lain.

Sebelumnya kepala desa Karing Lisma boru Berampu dalam arahannya sebelum pembagian sembako menjelaskan dari 886 kepala keluarga (KK) desa Karing sudah semua dimasukkan sebagai penerima bantuan dampak covid.

“Jumlah data kita ada 886 KK.Tidak yang tertinggal satupun, yang tidak ada KTP pun sudah kita masukkan.
Penerima dana dari Pusat dan Dana Desa sudah sekitar 500 KK lebih. yang mendapatkan.Kita sudah berusaha agar bisa mendapatkan bantuan sebagai dampak Covid 19” kata Berampu.

Kades Berampu mengatakan soal adanya penerima bantuan PKH, tapi juga menjadi penerima Bansos Pemprovsu, itu tidak ada masalah.

“Soal ada penerima yang mendapat bantuan dabal(red:lebih dari satu), itu bukan urusan kita. Itu dinas sosial bapak ibu sekalian.Kita sudah usulkan ke dinas sosial, keluar datanya seperti itu”, tutup Berampu.(TIM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *