tigasisinews.id, DAIRI – Jadi pembicara dalam diskusi publik, Mangihut Sinaga, Anggota Komisi III DPR RI bahas soal kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan DPR RI.
Diskusi yang dimoderatori oleh Redi Nababan itu mengangkat tema “Efisiensi Anggaran dan Dampaknya Pada Pembangunan Kabupaten Dairi”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPC GAMKI (Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia) itu diadakan di Gedung Balai Budaya, Sidikalang, Kabupaten Dari, pada Sabtu 19 Juli 2025.
Mangihut hadir sebagai pembicara bersama dengan dua narasumber lainnya, yakni Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, DR. Janpatar Simamora, S.H, M.H.
Mangihut Sinaga memaparkan pentingnya kolaborasi antara Pemkab Dairi dengan DPR RI.
Katanya kolaborasi antara DPR RI untuk kemajuan daerah, termasuk Kabupaten Dairi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Mangihut mengatakan ada beberapa bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan DPR RI untuk mendorong kemajuan Kabupaten Dairi, seperti halnya memperjuangkan anggaran dari pusat, mengadvokasi program prioritas, bermitra dengan Pemerintah Daerah, membuat regulasi yang mendukung daerah, dan fasilitas investasi masuk ke Dairi.
“Kita akan dorong DAK itu naik, DAU juga kalau boleh naik. Tapi juga tak akan mungkin saya bisa dorong kalau tidak ada sinkronisasi data yang bagus yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.” ujar Mangihut Sinaga.
Dan itu katanya perlu dilakukan melalui lintas partai dan fraksi.
“Namun demikian…sepanjang Pemerintah Kabupaten Dairi dengan dinas-dinasnya berkomitmen mau membangun, mau jujur bekerja, jangan korupsi, saya akan mau berjuang. Mahasiswa, GAMKI, ini catat itu ya,” tegas Mangihut Sinaga.
Dalam hal advokasi program prioritas, katanya DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat memastikan Program Pemerintah Pusat benar-benar dijalankan.
DPR RI dapat mendorong program-program seperti ketahanan pangan, pengembangan UMKM, pariwisata Danau Toba, serta penguatan produk kopi sebagai produk unggulan Kabupaten Dairi.
“Kiita kembalikan kejayaan Kopi Sidikalang seperti dulu. Kenapa Kopi Toraja dan yang lain bisa besar? Kita kembalikan lagi marwah Dairi ini,” tegasnya.
Dalam hal kemitraan, Mangihut mengatakan kalau kolaborasi bisa dilakukan dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Dairi untuk ikut dalam rapat-rapat dengar pendapat, ataupun kunjungan kerja.
“Ini artinya kita memberikan ruang bagi Pemkab Dairi untuk bisa langsung menyuarakan kebutuhannya ke pusat,” terang Mangihut.
Ia juga menjelaskan kalau DPR RI dapat mendorong lahirnya Undang-Undang baru, atau revisi regulasi yang mendukung otonomi daerah.
“Misalnya pengembangan wilayah, atau perlindungan kepada petani lokal di Kabupaten Dairi,” ungkapnya.
“Soal pupuk juga saat ini sedang dikerjakan bagaimana regulasinya, supaya mudah mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau,” bebernya.
Melalui jaringan nasional, DPR RI katanya bisa membantu mempromosikan Investasi masuk ke Kabupaten Dairi.
“Kita bisa undang investor untuk berinvestasi ke Dairi. Baik itu investor nasional maupun internasional. Contohnya ke sektor pariwisata di Danau Toba, atau pertambangan. Sektor pertanian, kopi misalnya,” ungkapnya.
Sebagai contoh nyata, katanya Anggota DPR RI asal Dairi bisa melakukan reses rutin ataupun kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi lalu membawa suara tersebut ke Senayan.
Juga dapat memberikan usulan kepada mitra kerja di pusat, kementerian atau lembaga, untuk membagi Program Pusat ke Kabupaten Dairi.
“Kita juga mengawal kawasan Danau Toba sebagai Proyek Strategis Nasional, supaya Dairi dapat merasakan juga manfaatnya,” ungkap Mangihut.
Mangihut berharap melalui kolaborasi dua arah antara DPR RI dan Pemkab Dairi dapat membawa kemajuan dan mendorong Dairi yang unggul dan sejahtera.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa yang hadir menanyakan pandangan Mangihut Sinaga terkait lemahnya literasi hukum di kalangan masyarakat bawah, dan apa komitmen serta langkah nyata yang diperjuangkan di Komisi III untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menjawab pertanyaan mahasiswa itu, Mangihut mengatakan kalau dirinya sepakat bahwa persoalan ketidak pastian hukum dan minimnya edukasi hukum adalah hal yang sering membuat masyarakat menjadi korban.
“Saya pribadi telah mendorong beberapa hal di parlemen. Penguatan bantuan hukum di daerah melalui anggaran negara, agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pendampingan hukum secara gratis,” terang Mangihut Sinaga.
Ia juga telah mendesak Polri dan Kejaksaan untuk membuka kanal edukasi hukum kepada masyarakat.
Dan juga mendesak Kementerian Hukum agar lebih aktif dalam sosialisasi hukum berbasis masyarakat.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada satu pun warga negara yang dikriminalisasi hanya karena dia tidak paham hukum,” pungkas mantan Jaksa itu.
Turut hadir dalam acara unsur Forkopimda, Kepala OPD, para Camat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan pelajar, serta undangan lainnya.
Reporter : Uba
Editor : Iwan
