tigasisinews.id, SIANTAR – Timbul Marganda Lingga SH, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, gelar Reses Sidang II Tahun 2026. Kegiatan ini sebagai amanah dalam mendengar aspirasi masyarakat.
Reses yang bertempat di pelataran perkantoran DPC PDI Perjuangan, Jalan Sisingamangaraja, sedikitnya diramaikan 250 warga, khususnya dari daerah pemilihan (dapil) III yakni Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Marihat, dan Siantar Marimbun, pada Rabu (11/3/2026).
Kegiatan Reses tersebut turut dihadiri, Sekretaris Dewan, Charles Siregar dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan beserta jajarannya.
Mengawali kegiatan, Timbul mengatakan harapannya melalui reses ini warga dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, layanan kesehatan, dan lainnya.
Di sisi lain, Timbul juga mengungkapkan persolan keuangan pemerintah Kota Siantar saat ini yang tidak baik.
” Maka itu kiranya warga harap maklum dengan kondisi keuangan Kota Siantar yang dikurangi sebesar Rp190 Miliar,” ucapnya mengawali kegiatan Reses.
Kemudian berlanjut pada sesi tanya jawab. Dialog dibuka oleh seorang warga dari Kelurahan Tomuan, menyampaikan keluh kesahnya terkait kenyamanan saat berolahraga di inti kota.
Kata warga itu, seperti fasilitas olahraga di lapangan Merdeka. Menurutnya, saat melakukan aktivitas di sana, sering terjadi keributan akibat dari masyarakat lain yang menggelar tikar pada fasilitas olahraga.
“Waktu saya sedang jalan santai di sana, sering terjadi keributan akibat dari adanya warga yang menggelar tikar. Padahal, di situ sudah jelas peruntukannya yaitu bagi masyarakat yang berolahraga,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Timbul mengatakan akan mencatat dan menyampaikan ke dinas terkait.
Keluhan yang menjadi masukan itu langsung ditanggapi Timbul. Ia menegaskan telah mencatatkan dan akan menyampaikan ke pihak dinas terkait.
Selanjutnya keluhan Warga lainnya bermarga Tambunan dari Kelurahan Marimbun, mengeluhkan kondisi jalan lingkar (ring road) yang menyumbang polusi udara. Aktivitas keluar masuknya kendaraan dengan kondisi jalan yang belum diaspal ciptakan intensitas debu yang tinggi.
Kemudian warga lainnya, mengeluhkan Pupuk Urea dan Ponska mengalami kenaikan harga berkisar Rp90 ribu hingga Rp100 ribu.
“Baru tadi kami membeli harga untuk pupuk bersubsidi jenis Ponska seharga Rp100 ribu, dan untuk biaya pengantaran ditambah Rp5 ribu. Sebenarnya ini bagaimana pembagian pupuk bersubsidinya, apakah berdasarkan luas lahan atau bagaimana?,” tanya warga.
Keluhan warga itu pun dijawab Timbul. Ia katakan akan membawa persoalan ini langsung ke Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang). Karena menurutnya, persoalan pupuk ini sangat serius untuk ditindaklanjuti, terlebih lagi mencakup kebutuhan masyarakat dalam bercocok tanam.
Begitu juga dengan persoalan debu yang berasal dari jalan ring road, ia berujar segera berkoordinasi dan meminta warga agar lebih memahami kondisi keuangan daerah.
“Program dari PDI Perjuangan sendiri yaitu kedaulatan pangan. Maka, kondisi masyarakat harus diperhatikan, baik itu berupa pupuk subsidi dan lainnya. Gitu juga soal debu yang bersumber dari jalan ring road, tentunya kita akan berkoordinasi,” ucap Timbul dengan tegas.
Di akhir kegiatan, Timbul berterimakasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasinya. Semua keluhan dan aspirasi akan dicatat guna diteruskan pada rapat DPRD mendatang.
Reporter : Hegi
Editor : Red
